Pilkada Kok Lanjut?

Harian Kompas, Minggu 27 September 2020

Beberapa hari kebelakang, suasana pagi di rumahku sejuk sekali. Tanda musim hujan akan segera tiba, “winter is coming..”. Makin nikmat rasanya kalau udara sejuk seperti ini ditambah dengan sarapan nasi uduk dan ditemani segelas kopi, kepul-kepul asap tembakau ikut menyibuki. wussshhh~ Hidangan keramat.

Saat menikmati hidangan keramat ini ditemani layar televisi. Acara pagi seperti biasa menampilkan beberapa pilihan, ada kartun, ceramah agama, dan warta berita. Ohiya lupa ketinggalan, lagu Indonesia Raya akan selalu ada untuk mengawali pagi anda. Tenang sinetron azab ataupun cinta-cintaan belum ada jam segini.

Pagi itu, saya tertarik untuk menyaksikan warta berita. Beritanya menakutkan, beberapa hari terakhir angka penambahan kasus positif korona sering pecah rekor. Ini membanggakan sekali. Secara pejabat-pejabat kita kan sukanya yang positif terus, termasuk terhadap perekonomian.

Bencana alam juga menghiasi warta berita. Sukabumi banjir bandang, pabrik air mineral aja sampe kena, alam emang gak memihak siapapun ya gaes. Dan lagi Kalian tau Kalimantan? Pulau yang hutannya lebat itu, banjir loh.. hmm kok bisa ya? Sepertinya masyarakat sana yang banyak berkhayal selama ini. Wong disana yang banyak perusahaan tambang sama kelapa sawit kok, bukan hutan.

Bencana kesehatan sudah, bencana alam sudah, presenter kembali lagi mengabarkan kontroversi Pilkada 2020. Presiden kita, Pak Jokowi melalui juru bicaranya Pak Fadjroel Rachman, blio mengatakan bahwa Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan walaupun pandemi korona belumlah usai. Alasannya demi menjaga hak konstitusi, hak dipilih dan memilih. Katanya lagi, Pemerintah nggak bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir. Netizen pun bercuap “Siapa suruh dari awal anggep remeh korona?!”. Netizen yang budiman sini saya kasih tau, Pemerintah bukan anggep remeh, tapi berprasangka baik.

Lalu apabila Pilkada ditunda sementara, akan mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena ketika masa jabatan Kepala Daerah habis, maka harus dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) yang di dalam Undang-undang memiliki kewenangan yang terbatas. Eh tapi sekarang emang masyarakat nggak gaduh ya? Udah takut korona, takut perut kosong juga. Beda pendapat bisa saling tikam deh.

Blio juga menjadikan beberapa negara sebagai contoh yang berhasil menjalankan pemilu di tengah Pandemi, kita sebut saja Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Netizen dengan segala kebebasannya pun kembali bercuap “Ya disana koronanya emang belom selesai, tapi terkendali mang odading!”. Emangnya di Indonesia koronanya nggak terkendali? Pemerintah kan optimistis, gimanasih kalian? Jangan dibiasain pesimis dong, nggak baik buat pikiran dan kesehatan tau.

Dua organisasi besar Islam dan organisasi masyarakat lainnya pun ikut ambil sikap menyatakan lebih baik Pilkada ditunda terlebih dahulu. Ditakutkan apabila Pilkada tetap dilaksanakan, akan menimbulkan klaster-klaster baru korona. Entah itu dari berkumpulnya massa saat kampanye atau saat hari pemungutan suara berlangsung.

Pemerintah menegaskan bahwa semua Kementrian dan Lembaga terkait tengah mempersiapkan upaya untuk mengatur Pilkada agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas tanpa memandang zona wilayah. Nahkan Pemerintah tuh serius loh, kita liat aja beberapa bulan kebelakang, protokol kesehatan dan penegakan hukum berjalan dengan baik bukan(?)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pengawal penyelenggaraan pemilu memaparkan bahwa terdapat 300 calon peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU di daerahnya masing-masing pada tanggal 4-6 September. Bahkan sampai ada yang bawa massa, salah satunya putra Pak presiden yang membawa arak-arakan pendukung ke KPUD Kota Solo. Hmm…

Saya yakin kok mereka ini bukan abai ataupun sengaja melanggar protokol kesehatan, mereka nggak salah tapi hanya keliru saja. Apalagi kita tau, ini para calon Kepala Daerah loh, bukan sembarang kaleng, pastinya mereka punya akal. Jangan diremehin deh gaes kualitasnya, inget prasangka baik! Bisa jadi ini adalah bentuk antusiasme warga karena mereka adalah calon kepala daerahnya. Berani kalian nyalahin warga? Apalagi kalo ibu-ibu, siap-siap pasang kuping kuat ya.

Sempat juga terjadi kisruh apabila Pilkada tetap lanjut yaitu, dibolehkannya kampanye pasangan calon untuk mengadakan konser musik. Walaupun, KPU sebagai penyelenggara akan memastikan protokol kesehatan akan tetap dilaksanakan dengan merevisi Peraturan KPU (PKPU) dan konser musik dilaksanakan secara daring.

Sebagai masyarakat biasa, Bingung nggak sih? Apa Pilkada tetap harus dilaksanakan Desember 2020 nanti atau ditunda dulu. Kalau bilang ditunda dulu, tapikan kata Pak Fajroel Pilkada ini dapat jadi momentum baru buat masyarakat menemukan inovasi baru untuk memutus rantai penyebaran korona. Penelitian? Kelamaan ah, nemuin vaksin kan nggak gampang gaes. So, Pilkada adalah solusi.

Kalau tetap dilaksanakan, tapi takut deh akan jadi bom waktu. Akan ada klaster-klaster baru korona nantinya di tengah-tengah masyarakat. Ahli Epidemi aja mengkhawatirkan ini, apalagi saya sebagai orang awam yang nggak tau apa-apa.

Kasian ya Pemerintah, setelah dibuatnya dilemma antara kesehatan atau ekonomi yang harus diprioritaskan. Sekarang harus ditambah lagi dengan kesehatan atau konstitusi. Saya sih nggak sanggup mikirinnya, berat, biar Pemerintah aja. Kasian juga kesehatan harus versus lawan ekonomi dan konstitusi. Walaupun ketiganya memang penting.

Lalu saya bertanya-tanya, Pilkada ini demi kepentingan siapa sih? Rakyat atau Partai? Ah lupa….prasangka baik. Kalo kata pepatah kuno, “Suara rakyat, suara Tuhan”. Jadi mana mungkin partai punya kepentingan.